BasisHukum|undang-undang-nomor-27-tahun-2022
Undang-UndangNomor 27 Tahun 2022berlaku

undang-undang-nomor-27-tahun-2022

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Tanggal Ditetapkan2022-10-17
Tanggal Diundangkan2022-10-17
Total Bab / Pasal16 Bab, 76 Pasal
Sumber AutentikPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ringkasan & Pokok Pengaturan

Latar Belakang & Urgensi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diterbitkan sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memicu kerentanan kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan UUD 1945, pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pelindungan diri pribadi. Sebelum undang-undang ini, pengaturan mengenai data pribadi masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran UU PDP sangat mendesak untuk mengisi kekosongan hukum, menjamin hak konstitusional warga negara, serta merespons tuntutan pergaulan internasional guna memperlancar ekosistem perdagangan, industri, dan investasi transnasional.

Poin-Poin Pokok & Ketentuan Utama

  • Pengakuan Hak Asasi dan Kepastian Hukum: Menempatkan pelindungan data pribadi sebagai manifestasi hak asasi manusia yang memberikan landasan hukum komprehensif bagi keamanan data warga negara dari pengumpulan dan pemindahan tanpa izin (Bab I & Ketentuan Asas).
  • Klasifikasi Data Pribadi: Mengatur secara tegas jenis data pribadi yang meliputi data yang bersifat spesifik (seperti kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan) dan data yang bersifat umum untuk memastikan penanganan yang proporsional.
  • Hak Subjek Data Pribadi: Memberikan hak penuh kepada individu (Subjek Data) atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan, dan menarik kembali persetujuan yang pernah diberikan.
  • Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data: Mewajibkan setiap pihak yang mengelola data pribadi untuk menerapkan langkah-langkah pelindungan teknis dan manajerial yang memadai, termasuk menunjuk pejabat pelindungan data (Data Protection Officer) dalam kondisi tertentu.
  • Sanksi Administratif dan Pidana: Mengatur penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi, berupa sanksi administratif hingga ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja memperoleh atau memperjualbelikan data pribadi secara melawan hukum.

Manfaat & Implikasi Hukum

Secara hukum, UU PDP memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat selaku subjek data dalam menuntut hak-hak privasi mereka. Bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik, regulasi ini menuntut standar kepatuhan (compliance) yang lebih tinggi dalam tata kelola data untuk menghindari risiko hukum, denda administratif, maupun sanksi pidana. Implikasi jangka panjangnya adalah terbangunnya ekosistem digital nasional yang lebih aman, terpercaya, dan berstandar internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Daftar Isi & Struktur Bab

76 Pasal • 16 Bab

BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pasal 2
BAB II - ASAS
Pasal 3
BAB III - JENIS DATA PRIBADI
Pasal 4
BAB IV - HAK SUBJEK DATA PRIBADI
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
BAB V - PEMROSESAN DATA PRIBADI
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
BAB VI - KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI
Bagian Kesatu - Umum
Pasal 19
Bagian Kedua - Kewajiban Pengendali Data Pribadi
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Bagian Ketiga - Kewajiban Prosesor Data Pribadi
Pasal 51
Pasal 52
Bagian Keempat - Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53
Pasal 54
BAB VII - TRANSFER DATA PRIBADI
Bagian Kesatu - Transfer Data Pribadi Dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
Pasal 55
Bagian Kedua - Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
Pasal 56
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
BAB IX - KELEMBAGAAN
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
BAB X - KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 62
BAB XI - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA
Pasal 64
BAB XIII - LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI
Pasal 65
Pasal 66
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Pasal 75
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Keterbukaan Informasi & Hak Cipta Domain Publik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Naskah resmi peraturan berstatus sebagai Domain Publik.

Platform BasisHukum menyajikan naskah ini dalam format digital interaktif, pohon hierarki terindeks, dan pembacaan Offline-First untuk memudahkan riset hukum, edukasi publik, dan kepatuhan hukum masyarakat.