undang-undang-nomor-27-tahun-2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diterbitkan sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memicu kerentanan kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan UUD 1945, pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pelindungan diri pribadi. Sebelum undang-undang ini, pengaturan mengenai data pribadi masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran UU PDP sangat mendesak untuk mengisi kekosongan hukum, menjamin hak konstitusional warga negara, serta merespons tuntutan pergaulan internasional guna memperlancar ekosistem perdagangan, industri, dan investasi transnasional.
Secara hukum, UU PDP memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat selaku subjek data dalam menuntut hak-hak privasi mereka. Bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik, regulasi ini menuntut standar kepatuhan (compliance) yang lebih tinggi dalam tata kelola data untuk menghindari risiko hukum, denda administratif, maupun sanksi pidana. Implikasi jangka panjangnya adalah terbangunnya ekosistem digital nasional yang lebih aman, terpercaya, dan berstandar internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
76 Pasal • 16 Bab
Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Naskah resmi peraturan berstatus sebagai Domain Publik.
Platform BasisHukum menyajikan naskah ini dalam format digital interaktif, pohon hierarki terindeks, dan pembacaan Offline-First untuk memudahkan riset hukum, edukasi publik, dan kepatuhan hukum masyarakat.