BasisHukum|undang-undang-nomor-27-tahun-2026
Undang-UndangNomor 27 Tahun 2026berlaku

undang-undang-nomor-27-tahun-2026

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026

Tanggal Ditetapkan2026-10-28
Tanggal Diundangkan2026-10-28
Total Bab / Pasal23 Bab, 313 Pasal
Sumber AutentikPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ringkasan & Pokok Pengaturan

Latar Belakang & Urgensi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diterbitkan sebagai langkah strategis untuk memperbarui dan menata ulang tata hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini dipicu oleh adanya diskrepansi dan ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, undang-undang ini merupakan wujud konkret pelaksanaan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menyusun kodifikasi ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri. Langkah ini krusial guna mengimplementasikan amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kepastian hukum, pelindungan hak dasar pekerja, serta perlakuan yang adil dan layak tanpa diskriminasi.

Poin-Poin Pokok & Ketentuan Utama

  • Kodifikasi dan Harmonisasi Hukum: Mengintegrasikan seluruh materi muatan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dan berpotensi tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang tersendiri, utuh, dan harmonis.
  • Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Menata ulang ketentuan krusial dalam hubungan kerja—seperti norma terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), jangka waktu perjanjian kerja, hingga mekanisme pelindungan pekerja—agar selaras dengan amar Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023.
  • Pelindungan Hak Dasar dan Kesamaan Kesempatan: Menguatkan jaminan atas perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan memprioritaskan prinsip keadilan.
  • Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja Adaptif: Merumuskan kebijakan untuk mencetak tenaga kerja Indonesia yang kompeten,

Daftar Isi & Struktur Bab

313 Pasal • 23 Bab

BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pasal 2
BAB II - LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
BAB III - KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal 6
Pasal 7
BAB IV - PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 8
Pasal 9
BAB V - PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
BAB VI - PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN
Bagian Kesatu - Umum
Pasal 15
Bagian Kedua - Pelatihan Kerja
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Bagian Ketiga - Pemagangan
Paragraf 1 - Umum
Pasal 35
Pasal 36
Paragraf 2 - Pemagangan di Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Paragraf 3 - Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
Pasal 40
Pasal 41
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
BAB VIII - PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
BAB IX - TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
BAB X - PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
BAB XI - HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu - Umum
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 80
Pasal 81
Bagian Kedua - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 86
Pasal 87
Pasal 88
Pasal 89
Pasal 90
Pasal 91
Bagian Ketiga - Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94
Bagian Keempat - Alih Daya
Pasal 95
Pasal 96
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 100
Pasal 101
BAB XII - HUBUNGAN PEKERJAAN TERTENTU
Pasal 102
Pasal 103
BAB XIII - PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu - Pelindungan
Paragraf 1 - Penyandang Disabilitas
Pasal 104
Pasal 105
Paragraf 2 - Anak
Pasal 106
Pasal 107
Pasal 108
Pasal 109
Pasal 110
Pasal 111
Pasal 112
Pasal 113
Paragraf 3 - Perempuan
Pasal 114
Paragraf 4 - Waktu Kerja
Pasal 115
Pasal 116
Pasal 117
Pasal 118
Pasal 119
Pasal 120
Pasal 121
Pasal 122
Pasal 123
Pasal 124
Pasal 125
Paragraf 5 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 126
Pasal 127
Pasal 128
Pasal 129
Pasal 130
Pasal 131
Pasal 132
Pasal 133
Bagian Kedua - Pengupahan
Pasal 134
Pasal 135
Pasal 136
Pasal 137
Pasal 138
Pasal 139
Pasal 140
Pasal 141
Pasal 142
Pasal 143
Pasal 144
Pasal 145
Pasal 146
Pasal 147
Pasal 148
Pasal 149
Pasal 150
Pasal 151
Pasal 152
Pasal 153
Pasal 154
Bagian Ketiga - Kesejahteraan
Pasal 155
Pasal 156
Pasal 157
Pasal 158
Pasal 159
Pasal 160
Pasal 161
Pasal 162
Pasal 163
Pasal 164
BAB XIV - HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu - Umum
Pasal 165
Pasal 166
Pasal 167
Bagian Kedua - Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 168
Pasal 169
Bagian Ketiga - Organisasi Pengusaha
Pasal 170
Bagian Keempat - Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 171
Pasal 172
Pasal 173
Bagian Kelima - Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 174
Bagian Keenam - Peraturan Perusahaan
Pasal 175
Pasal 176
Pasal 177
Pasal 178
Pasal 179
Pasal 180
Pasal 181
Pasal 182
Pasal 183
Pasal 184
Pasal 185
Bagian Ketujuh - Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 186
Pasal 187
Pasal 188
Pasal 189
Pasal 190
Pasal 191
Pasal 192
Pasal 193
Pasal 194
Pasal 195
Pasal 196
Pasal 197
Pasal 198
Pasal 199
Pasal 200
Pasal 201
Pasal 202
Pasal 203
Pasal 204
Pasal 205
Pasal 206
Pasal 207
Pasal 208
Pasal 209
Bagian Kedelapan - Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Paragraf 1 - Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 210
Paragraf 2 - Mogok Kerja
Pasal 211
Pasal 212
Pasal 213
Pasal 214
Pasal 215
Pasal 216
Pasal 217
Pasal 218
Pasal 219
Pasal 220
Paragraf 3 - Penutupan Perusahaan
Pasal 221
Pasal 222
Pasal 223
Pasal 224
Pasal 225
Pasal 226
BAB XV - PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 227
Pasal 228
Pasal 229
Pasal 230
Pasal 231
Pasal 232
Pasal 233
Pasal 234
Pasal 235
Pasal 236
Pasal 237
Pasal 238
Pasal 239
Pasal 240
Pasal 241
Pasal 242
Pasal 243
Pasal 244
Pasal 245
Pasal 246
Pasal 247
Pasal 248
Pasal 249
Pasal 250
Pasal 251
Pasal 252
BAB XVI - DANA CADANGAN PESANGON
Pasal 253
BAB XVII - PEMBINAAN
Pasal 254
Pasal 255
Pasal 256
BAB XVIII - PENGAWASAN
Pasal 257
Pasal 258
Pasal 259
Pasal 260
Pasal 261
Pasal 262
Pasal 263
Pasal 264
Pasal 265
Pasal 266
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 267
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 268
Pasal 269
Pasal 270
Pasal 271
Pasal 272
Pasal 273
Pasal 274
Pasal 275
Pasal 276
Pasal 277
Pasal 278
Pasal 279
Pasal 280
Pasal 281
Pasal 282
Pasal 283
Pasal 284
Pasal 285
Pasal 286
Pasal 287
Pasal 288
Pasal 289
Pasal 290
Pasal 291
Pasal 292
Pasal 293
Pasal 294
Pasal 295
Pasal 296
Pasal 297
Pasal 298
BAB XXI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 299
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 300
Pasal 301
Pasal 302
Pasal 303
Pasal 304
Pasal 305
Pasal 306
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 307
Pasal 308
Pasal 309
Pasal 310
Pasal 311
Pasal 312
Pasal 313
Keterbukaan Informasi & Hak Cipta Domain Publik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Naskah resmi peraturan berstatus sebagai Domain Publik.

Platform BasisHukum menyajikan naskah ini dalam format digital interaktif, pohon hierarki terindeks, dan pembacaan Offline-First untuk memudahkan riset hukum, edukasi publik, dan kepatuhan hukum masyarakat.