BasisHukum|undang-undang-nomor-2-tahun-2026
Undang-UndangNomor 2 Tahun 2026berlaku

undang-undang-nomor-2-tahun-2026

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026

Tanggal Ditetapkan2026-04-30
Tanggal Diundangkan2026-04-30
Total Bab / Pasal12 Bab, 37 Pasal
Sumber AutentikPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ringkasan & Pokok Pengaturan

Latar Belakang & Urgensi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan komprehensif bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini berada dalam posisi rentan tanpa payung hukum yang memadai. Mengingat karakteristik pekerjaan kerumahtanggaan yang berada di ruang privat serta diwarnai oleh hubungan kekeluargaan tradisional (seperti abdi dalem, ngenger, atau nyantrik), undang-undang ini hadir untuk mengakhiri praktik eksploitasi, memenuhan hak-hak dasar PRT sebagai warga negara, serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang proporsional antara PRT dan Pemberi Kerja.

Poin-Poin Pokok & Ketentuan Utama

  • Pengakuan Status Hukum PRT: Memosisikan dan memperlakukan PRT secara setara sebagai pekerja berhak atas perlindungan hukum, perlakuan manusiawi, dan penghidupan yang layak sesuai amanat UUD 1945.
  • Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Mengatur batas-batas hubungan kerja yang jelas antara PRT dan Pemberi Kerja, mencakup kepastian jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, hak istirahat, serta kejelasan standar pengupahan.
  • Akomodasi Unsur Sosio-Kultural: Mengakui dan menyelaraskan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat dalam hubungan kerja kerumahtanggaan tanpa mereduksi perlindungan hak asasi manusia pekerja.
  • Pelindungan dari Pelanggaran dan Perlakuan Tidak Manusiawi: Menetapkan kewajiban negara dan masyarakat dalam mencegah serta menindak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun perlakuan melanggar hukum di ruang privat.

Manfaat & Implikasi Hukum

Kehadiran UU PPRT memberikan kepastian dan perlindungan hukum ganda, baik bagi PRT dalam memperoleh hak-hak ketenagakerjaannya maupun bagi Pemberi Kerja dalam mendapatkan kejelasan batasan tanggung jawab. Bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, undang-undang ini menjadi acuan normatif yang tegas dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di sektor domestik serta mendorong profesionalisasi hubungan kerja kerumahtanggaan di Indonesia.

Daftar Isi & Struktur Bab

37 Pasal • 12 Bab

BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pasal 3
BAB III - PEREKRUTAN DAN LINGKUP PEKERJAAN KERUMAHTANGGAAN
Bagian Kesatu - Umum
Pasal 4
Bagian Kedua - Perekrutan
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Bagian Ketiga - Waktu Kerja
Pasal 9
Bagian Keempat - Lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan
Pasal 10
BAB IV - HUBUNGAN KERJA
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu - Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Bagian Kedua - Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja
Pasal 18
Pasal 19
Bagian Ketiga - Hak dan Kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
BAB VI - PELATIHAN VOKASI CALON PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
BAB VII - PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu - Musyawarah Mufakat
Pasal 31
Bagian Kedua - Mediasi
Pasal 32
Pasal 33
BAB X - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 34
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Pasal 37
Keterbukaan Informasi & Hak Cipta Domain Publik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Naskah resmi peraturan berstatus sebagai Domain Publik.

Platform BasisHukum menyajikan naskah ini dalam format digital interaktif, pohon hierarki terindeks, dan pembacaan Offline-First untuk memudahkan riset hukum, edukasi publik, dan kepatuhan hukum masyarakat.