undang-undang-nomor-2-tahun-2026
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan komprehensif bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini berada dalam posisi rentan tanpa payung hukum yang memadai. Mengingat karakteristik pekerjaan kerumahtanggaan yang berada di ruang privat serta diwarnai oleh hubungan kekeluargaan tradisional (seperti abdi dalem, ngenger, atau nyantrik), undang-undang ini hadir untuk mengakhiri praktik eksploitasi, memenuhan hak-hak dasar PRT sebagai warga negara, serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang proporsional antara PRT dan Pemberi Kerja.
Kehadiran UU PPRT memberikan kepastian dan perlindungan hukum ganda, baik bagi PRT dalam memperoleh hak-hak ketenagakerjaannya maupun bagi Pemberi Kerja dalam mendapatkan kejelasan batasan tanggung jawab. Bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, undang-undang ini menjadi acuan normatif yang tegas dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan di sektor domestik serta mendorong profesionalisasi hubungan kerja kerumahtanggaan di Indonesia.
37 Pasal • 12 Bab
Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Naskah resmi peraturan berstatus sebagai Domain Publik.
Platform BasisHukum menyajikan naskah ini dalam format digital interaktif, pohon hierarki terindeks, dan pembacaan Offline-First untuk memudahkan riset hukum, edukasi publik, dan kepatuhan hukum masyarakat.