peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2025

Latar Belakang & Urgensi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah progresif pemerintah untuk melaksanakan amanat Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Regulasi ini hadir sebagai respons atas masifnya transformasi digital yang menempatkan anak-anak sebagai pengguna aktif berbagai produk, layanan, dan fitur elektronik, sementara mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami risiko digital. PP ini bertujuan mengatasi kerentanan anak di ruang siber, seperti eksploitasi komersial, penyalahgunaan data pribadi, hingga kekerasan seksual daring, dengan menetapkan standar tata kelola yang wajib dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Poin-Poin Pokok & Ketentuan Utama

• Kewajiban Khusus Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE): PSE yang menyelenggarakan produk, layanan, atau fitur yang digunakan atau ditujukan bagi anak wajib mengintegrasikan sistem pelindungan anak sejak tahap perancangan (privacy by design) dan menyediakan fitur verifikasi batasan usia yang andal.
• Pelindungan Data Pribadi Anak: Larangan keras terhadap pemrosesan, profilasi, dan komersialisasi data pribadi anak untuk kepentingan pemasaran atau tujuan tidak sah lainnya tanpa persetujuan eksplisit dari orang tua atau wali sah.
• Mekanisme Pengawasan Terpadu: Pengaturan sistem pengawasan yang melibatkan kementerian terkait, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak guna memantau kepatuhan PSE terhadap standar keselamatan digital anak secara berkala.
• Sanksi Administratif yang Tegas: Penerapan sanksi administratif yang progresif bagi PSE yang melanggar ketentuan tata kelola, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses (blocking) terhadap sistem elektronik terkait.

Manfaat & Implikasi Hukum

Bagi pelaku usaha dan PSE, peraturan ini menciptakan standar kepatuhan (legal compliance) baru yang ketat, yang menuntut penyesuaian segera pada aspek teknis, kebijakan privasi, dan desain antarmuka sistem elektronik mereka. Bagi praktisi hukum, PP ini menjadi instrumen yuridis yang kuat dalam melakukan advokasi dan penegakan hak-hak anak di ranah digital. Secara luas, regulasi ini memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat, khususnya orang tua, dalam memastikan bahwa ruang digital di Indonesia bertransformasi menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.