RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana disusun sebagai instrumen hukum yang komprehensif, transparan, dan akuntabel untuk merampas aset hasil tindak pidana atau yang digunakan dalam tindak pidana guna memulihkan kerugian perekonomian negara dan mewujudkan keadilan hukum.

Poin-Poin Pokok Pengaturan

• Mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture: Perampasan aset dilakukan melalui gugatan perdata/upaya paksa perampasan tanpa bergantung mutlak pada penjatuhan pidana badan terhadap pelakunya, serta tidak menghapuskan kewenangan penuntutan pidana.
• Ruang Lingkup dan Ambang Batas Aset: Mengatur perampasan atas aset bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terkait dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih, serta kekayaan yang tidak wajar/tidak seimbang dengan profil pendapatan yang sah.
• Kondisi Khusus Pelaku: Memberikan dasar hukum perampasan terhadap aset milik tersangka/terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag).
• Kewenangan dan Tata Kelola: Mengatur wewenang penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset sitaan yang melibatkan kolaborasi antara Penyidik, Kejaksaan (Jaksa Pengacara Negara), dan lembaga intelijen keuangan (PPATK).

Implikasi hukum dari rancangan undang-undang ini adalah terwujudnya sistem pemulihan aset (asset recovery) yang efektif untuk memutus motif ekonomi dari kejahatan dan mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal.