Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

PEMILIHAN UMUM
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

META KETERANGAN
Judul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
SubJudul PEMILIHAN UMUM
Jenis Undang-Undang (UU)
Nomor 7
Tahun 2017
Tanggal Penetapan 15 Agustus 2017
Tanggal Pengundangan 16 Agustus 2017
Publikasi Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 182
Tahun Publikasi 2017
Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan 6109
POHON PERATURAN
BUKU KEDUA
PENYELENGGARA PEMILU
BAB I
KPU
Bagian Kedelapan
Panitia Pemilihan
Paragraf 4
PPLN
Pasal 63
»        
(1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.     
(2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.     
(3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.     
(4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.     
Pasal 64
PPLN bertugas:      
a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;     
b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU;     
c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;     
d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;     
e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;     
f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;     
g. mengirimkan rekapitulasi suara dan seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;     
h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;     
i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;     
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;     
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 65
PPLN berwenang:        
a. membentuk KPPSLN;     
b. menetapkan daftar pemilih tetap;     
c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan     
d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 66
PPLN berkewajiban:        
a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;     
b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;     
c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan     
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
TAGS
Pemilihan Umum Pemilu
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
  2. JASA KONSTRUKSI
    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017