• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 5 TAHUN 2020
        TENTANG
        PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION)

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
          b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dampak negatif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss;
          c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan Undang- Undang;
          d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation);
      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
          2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
      • B.5. DIKTUM
        • Dengan Persetujuan Bersama
          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
          dan
          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
           
          MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION).

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

         

        Disahkan Di Jakarta,
        pada tanggal 5 Agustus 2020
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        JOKO WIDODO

        Diundangkan Di Jakarta,
        Pada Tanggal 6 Agustus 2020
        MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        YASONNA H. LAOLY

        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 188