Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 80
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:     
a. penghentian sementara kegiatan produksi;     
b. pemindahan sarana produksi;     
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;     
d. pembongkaran;     
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;     
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau     
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.     
(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:     
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;     
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau     
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.     

Dokumen: