Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        

a.

KLHS;

b.	tata ruang;

c.	baku mutu lingkungan hidup;

d.	kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e.

amdal;

f.

UKL-UPL;

g.	perizinan;

h.	instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i.	peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j.	anggaran berbasis lingkungan hidup;

k.	analisis risiko lingkungan hidup;

l.	audit lingkungan hidup; dan

m.	instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

(3)	Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;