Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        
a. KLHS;     
b. tata ruang;     
c. baku mutu lingkungan hidup;     
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;     
e. amdal;     
f. UKL-UPL;     
g. perizinan;     
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;     
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;     
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;     
k. analisis risiko lingkungan hidup;     
l. audit lingkungan hidup; dan     
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.     
Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Pasal 42
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.      
(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;      
b. pendanaan lingkungan hidup; dan      
c. insentif dan/atau disinsentif.      
Pasal 43
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:      
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;      
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;      
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan      
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.      
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:      
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;      
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan      
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.      
(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:      
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;      
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;      
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;      
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;      
e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;      
f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;      
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan      
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.      
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.      

Dokumen: