Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        

a.

KLHS;

b.	tata ruang;

c.	baku mutu lingkungan hidup;

d.	kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e.

amdal;

f.

UKL-UPL;

g.	perizinan;

h.	instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i.	peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j.	anggaran berbasis lingkungan hidup;

k.	analisis risiko lingkungan hidup;

l.	audit lingkungan hidup; dan

m.	instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

»        

(2)	Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.