UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        
a. KLHS;     
b. tata ruang;     
c. baku mutu lingkungan hidup;     
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;     
e. amdal;     
f. UKL-UPL;     
g. perizinan;     
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;     
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;     
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;     
k. analisis risiko lingkungan hidup;     
l. audit lingkungan hidup; dan     
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.     
Paragraf 5
Amdal
Pasal 30
»        
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:      
a. instansi lingkungan hidup;      
b. instansi teknis terkait;      
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;      
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;      
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan      
f. organisasi lingkungan hidup.      
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.      
(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.      

Dokumen: