Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        
a. KLHS;     
b. tata ruang;     
c. baku mutu lingkungan hidup;     
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;     
e. amdal;     
f. UKL-UPL;     
g. perizinan;     
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;     
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;     
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;     
k. analisis risiko lingkungan hidup;     
l. audit lingkungan hidup; dan     
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.     
Paragraf 5
Amdal
Pasal 22
»        
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.      
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:      
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;      
b. luas wilayah penyebaran dampak;      
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;      
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;      
e. sifat kumulatif dampak;      
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau      
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.      
Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:      
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;      
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;      
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;      
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;      
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;      
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;      
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;      
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau      
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.      
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.      
Pasal 24
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.        
Pasal 25
Dokumen amdal memuat:      
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;      
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;      
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;      
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;      
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan      
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.      
Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.      
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.      
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. yang terkena dampak;      
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau      
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.      
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.      
Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.        
Pasal 28
»        
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.      
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;      
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan      
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.      
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.      
Pasal 29
»        
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.      
(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.      
(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.      
Pasal 30
»        
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:      
a. instansi lingkungan hidup;      
b. instansi teknis terkait;      
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;      
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;      
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan      
f. organisasi lingkungan hidup.      
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.      
(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.      
Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.        
Pasal 32
»        
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.      
(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.      
(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.      
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.        

Dokumen: