Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        
a. KLHS;     
b. tata ruang;     
c. baku mutu lingkungan hidup;     
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;     
e. amdal;     
f. UKL-UPL;     
g. perizinan;     
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;     
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;     
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;     
k. analisis risiko lingkungan hidup;     
l. audit lingkungan hidup; dan     
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.     
Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 21
(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.      
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.      
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b.      
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;      
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;      
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;      
d. kriteria baku kerusakan mangrove;      
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;      
f. kriteria baku kerusakan gambut;      
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau      
h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.      
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:      
a. kenaikan temperatur;      
b. kenaikan muka air laut;      
c. badai; dan/atau      
d. kekeringan.      
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.      

Dokumen: