Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:        
a. KLHS;     
b. tata ruang;     
c. baku mutu lingkungan hidup;     
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;     
e. amdal;     
f. UKL-UPL;     
g. perizinan;     
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;     
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;     
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;     
k. analisis risiko lingkungan hidup;     
l. audit lingkungan hidup; dan     
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.     
Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pasal 15
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.      
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:      
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW ) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan      
b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.      
(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:      
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;      
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan      
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.      
Pasal 16
KLHS memuat kajian antara lain:        
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;      
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;      
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;      
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;      
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan      
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.      
Pasal 17
»        
(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.      
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,      
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan      
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.      
Pasal 18
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.      
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.      

Dokumen: