UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 63
»         
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:     
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;     
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;     
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;     
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;     
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;     
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;     
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;     
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;     
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;     
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;     
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;     
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;     
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;     
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;     
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan     
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.     

Dokumen: