Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 63
»         
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:     
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;     
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;     
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;     
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;     
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;     
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;     
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;     
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;     
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;     
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;     
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;     
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;     
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;     
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;     
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;     
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;     
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;     
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan     
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.     

Dokumen: