Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 63
»         
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:     
a. menetapkan kebijakan nasional;     
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;     
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;     
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;     
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;     
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;     
g. mengembangkan standar kerja sama;     
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;     
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;     
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;     
k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;     
l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;     
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;     
n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;     
o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;     
p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;     
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;     
r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;     
s. menetapkan standar pelayanan minimal;     
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;     
u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;     
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;     
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;     
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;     
y. menerbitkan izin lingkungan;     
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan     
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.     
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:     
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;     
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;     
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;     
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;     
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;     
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;     
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;     
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;     
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;     
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;     
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;     
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;     
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;     
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;     
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;     
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;     
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;     
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan     
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.     
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:     
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;     
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;     
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;     
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;     
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;     
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;     
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;     
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;     
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;     
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;     
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;     
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;     
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;     
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;     
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan     
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.     
Pasal 64
Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.         

Dokumen: