Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VII
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 57
(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:     
a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;     
b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;     
c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan     
d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.     
(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:     
a. warga negara Republik Indonesia;     
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;     
c. sehat jasmani dan rohani;     
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;     
e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;     
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;     
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;     
h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan     
i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.     

Dokumen: