Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN
Bagian Ketiga
Penyidikan
Pasal 47
(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.     
(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.     
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:     
a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;     
b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;     
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;     
d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan     
e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.     
(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.     

Dokumen: