Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VII
KOMISI PEMERIKSA
Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.     
(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para Anggota berdasarkan musyawarah mufakat.     
(3) Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:     
a. Sub Komisi Eksekutif;     
b. Sub Komisi Legislatif;     
c. Sub Komisi Yudikatif; dan     
d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.     
(4) Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegial.     
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jenderal.     
(6) Komisi Pemeriksa berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.     
(7) Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.     
(8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.     

Dokumen: