UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:     
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;     
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;     
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan     
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:     
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;     
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.     

Dokumen: