• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 24 TAHUN 2019
        TENTANG
        EKONOMI KREATIF

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
          b. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
          c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif;
          d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.
      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

      • B.5. DIKTUM
        • Dengan Persetujuan Bersama
          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
          dan
          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
           
          MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

         

        Disahkan Di Jakarta,
        Pada Tanggal 24 Oktober 2019
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        JOKO WIDODO

        Diundangkan Di Jakarta,
        Pada Tanggal 24 Oktober 2019
        MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        YASONNA H. LAOLY

        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 212