Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB III
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.        
Pasal 10
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:        
a. pengembangan riset;     
b. pengembangan pendidikan;     
c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;     
d. penyediaan infrastruktur;     
e. pengembangan sistem pemasaran;     
f. pemberian insentif;     
g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan     
h. pelindungan hasil kreativitas.     
Bagian Kedua
Pengembangan Riset
Pasal 11
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.     
(2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.     
(3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.     
(4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan
Pasal 12
Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.        
Pasal 13
Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:        
a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan     
b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.     
Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
Pasal 14
Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:        
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;     
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau     
c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 15
»        
(1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:     
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;     
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau     
c. sumber lainnya yang sah.     
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.     
(3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 16
(1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.     
(2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.     
Pasal 17
Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.        
Pasal 18
(1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.     
(2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur
Pasal 19
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.        
Pasal 20
Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:      
a. infrastruktur fisik; dan     
b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.     
Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran
Pasal 21
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.     
(2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.     
Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif
Pasal 22
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.     
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:     
a. fiskal; dan/atau     
b. nonfiskal.     
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Pasal 23
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.     
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.     
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas
Pasal 24
»        
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.     
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     

Dokumen: