Burgerlijk Wetboek
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DETAIL PERATURAN
Berikut detail Burgerlijk Wetboek
META | KETERANGAN |
---|---|
Judul | Burgerlijk Wetboek |
SubJudul | KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA |
Jenis | Undang-Undang (UU) |
Nomor | 23 |
Tahun | 1847 |
Tanggal Penetapan | 30 April 1847 |
Tanggal Pengundangan | 30 April 1847 |
Publikasi | staatsblad |
Penjelasan | NA |
POHON PERATURAN
-
-
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) -
--- PILIH BUKU ---
- BUKU KESATU ORANG
- BUKU KEDUA BARANG
-
BUKU KETIGA PERIKATAN
- BAB I PERIKATAN PADA UMUMNYA
- BAB II PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN
- BAB III PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG
- BAB IV HAPUSNYA PERIKATAN
- BAB V JUAL BELI
- BAB VI TUKAR MENUKAR
- BAB VII SEWA MENYEWA
- BAB VIIA PERJANJIAN KERJA
- BAB XC KETENTUAN PENUTUP
- BAB VIIA PERJANJIAN KERJA
- BAB VIII PERSEROAN PERDATA (PERSEKUTUAN PERDATA)
- BAB IX BADAN HUKUM
- BAB X PENGHIBAHAN
- BAB XI PENITIPAN BARANG
- BAB XII PINJAM PAKAI
- BAB XIII PINJAM PAKAI HABIS
- BAB XIV BUNGA TETAP ATAU BUNGA ABADI
- BAB XV PERSETUJUAN UNTUNG-UNTUNGAN
- BAB XVI PEMBERIAN KUASA
- BAB XVII PENANGGUNG UTANG
- BUKU KEEMPAT PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA
- BATANG TUBUH
-
BUKU KETIGA
PERIKATAN
PERIKATAN
BAB II
PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN
PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN
Bagian 2
Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah
Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah
Pasal 1322
Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.