Burgerlijk Wetboek
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DETAIL PERATURAN
Berikut detail Burgerlijk Wetboek
| META | KETERANGAN |
|---|---|
| Judul | Burgerlijk Wetboek |
| SubJudul | KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA |
| Jenis | Undang-Undang (UU) |
| Nomor | 23 |
| Tahun | 1847 |
| Tanggal Penetapan | 30 April 1847 |
| Tanggal Pengundangan | 30 April 1847 |
| Publikasi | staatsblad |
| Penjelasan | NA |
POHON PERATURAN
-
-
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) -
--- PILIH BUKU ---
- BUKU KESATU ORANG
-
BUKU KEDUA BARANG
- BAB I BARANG DAN PEMBAGIANNYA
- BAB II BESIT DAN HAK-HAK YANG TIMBUL KARENANYA
- BAB III HAK MILIK
- BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PARA PEMILIK PEKARANGAN YANG BERTETANGGA
- BAB V KERJA RODI
- BAB VI PENGABDIAN PEKARANGAN
- BAB VII HAK NUMPANG KARANG
- BAB VIII HAK GUNA
- BAB IX BUNGA TANAH DAN SEPERSEPULUH
- BAB X HAK PAKAI HASIL
- BAB XI HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI
-
BAB XII PEWARISAN KARENA KEMATIAN
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) - BAB XIII SURAT WASIAT
- BAB XIV PELAKSANA SURAT WASIAT DAN PENGELOLA HARTA PENINGGALAN
- BAB XV HAK BERPIKIR DAN HAK ISTIMEWA UNTUK MERINCI HARTA PENINGGALAN
- BAB XVI HAL MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN
- BAB XVII PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN
- BAB XVIII HARTA PENINGGALAN YANG TAK TERURUS
- BAB XIX PIUTANG DENGAN HAK MENDAHULUKAN
- BAB XX GADAI
- BAB XXI HIPOTEK
- BUKU KETIGA PERIKATAN
- BUKU KEEMPAT PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA
- BATANG TUBUH
-
BUKU KEDUA
BARANG
BARANG
BAB XVIII
HARTA PENINGGALAN YANG TAK TERURUS
HARTA PENINGGALAN YANG TAK TERURUS
Pasal 1126
Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus.
Pasal 1127
Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.
Pasal 1128
Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya.
Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu.
Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu.
Pasal 1129
Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbukanya warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara.
Pasal 1130