Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 18
(1) Lahan budi daya Pertanian terdiri atas Lahan terbuka dan Lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.     
(2) Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Petani.     
(3) Ketentuan mengenai pelindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 19
(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.     
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:     
a. dilakukan kajian strategis;     
b. disusun rencana alih fungsi lahan;     
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan     
d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.     
(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.     
Pasal 20
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan insentif kepada Petani yang mampu mempertahankan Lahan budi daya Pertanian.     
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:     
a. keringanan pajak bumi dan bangunan;     
b. pengembangan infrastruktur Pertanian;     
c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;     
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;     
e. penyediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;     
f. jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;     
g. penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan Usaha Budi Daya Pertanian; dan/atau     
h. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.     
(3) Setiap Orang yang memiliki atau memegang hak usaha atas Lahan budi daya Pertanian dilarang menelantarkan Lahan budi daya Pertanian.     
Pasal 21
(1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.     
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:     
a. jenis Tanaman;     
b. populasi hewan ternak;     
c. ketersediaan Lahan yang sesuai secara agroklimat;     
d. modal;     
e. kapasitas unit pengolahan;     
f. tingkat kepadatan penduduk;     
g. pola pengembangan usaha;     
h. kondisi geografis;     
i. perkembangan teknologi; dan     
j. pemanfaatan Lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang.     
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan, serta penyediaan Lahan budi daya Pertanian dan cadangan Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pertanian.     
Pasal 22
Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.         
Pasal 23
»         
(1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.     
(2) Penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Lahan berdasarkan pewilayahan komoditas Pertanian dan karakter wilayah Pertanian tertentu.     
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.         

Dokumen: