Try: LISTMODE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PERENCANAAN BUDI DAYA PERTANIAN
Pasal 5
(1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan budi daya Pertanian.     
(2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.     
(3) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan.     
(4) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.     
(5) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.     
(6) Perencanaan budi daya Pertanian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 6
(1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi aspek:     
a. sumber daya manusia;     
b. sumber daya alam;     
c. sarana dan prasarana;     
d. sasaran produksi;     
e. kawasan budi daya Pertanian;     
f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;     
g. identifikasi persoalan pasar;     
h. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;     
i. pengindentifikasian komoditas unggulan nasional dan lokal; dan     
j. produksi budi daya Pertanian tertentu berdasarkan kepentingan nasional.     
(2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:     
a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;     
b. daya dukung sumber daya alam, iklim, dan lingkungan;     
c. rencana pembangunan nasional dan daerah;     
d. rencana tata ruang;     
e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;     
f. kebutuhan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;     
g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;     
h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;     
i. kepentingan masyarakat; dan     
j. kelestarian lingkungan hidup.     
(3) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh.     
Pasal 7
»         
(1) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.     
(2) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.     
(3) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota serta usulan masyarakat.     
Pasal 8
»         
(1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk rencana budi daya Pertanian.     
(2) Rencana budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:     
a. rencana budi daya Pertanian nasional yang ditetapkan oleh Menteri;     
b. rencana budi daya Pertanian provinsi yang ditetapkan oleh gubernur; dan     
c. rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.     
Pasal 9
»         
(1) Rencana budi daya Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian provinsi.     
(2) Rencana budi daya Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian kabupaten/kota.     
(3) Rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menjadi pedoman untuk pengembangan budi daya Pertanian setempat.     
(4) Rencana budi daya Pertanian nasional, rencana budi daya Pertanian provinsi, dan rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan budi daya Pertanian.     
Pasal 10
(1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya.     
(2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani memprioritaskan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengembangkan budi daya Tanaman pokok lainnya.     
(3) Pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi kegiatan budi daya Tanaman pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pangan alternatif sesuai potensi lokal.     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.     
Pasal 11
Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin pelaksanaannya.         

Dokumen: