Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

ADVOKAT
KONSIDERANS

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

 

PENGERTIAN
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:        
1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.     
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.     
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.     
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.     
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan yang mengatur profesi Advokat.     
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.     
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.     
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.     
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.     
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

META KETERANGAN
Judul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
SubJudul ADVOKAT
Jenis Undang-Undang (UU)
Nomor 18
Tahun 2003
Tanggal Penetapan 5 April 2003
Tanggal Pengundangan 5 April 2003
Publikasi Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 49
Tahun Publikasi 2003
Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan 4288
MODES
Fulltext List Penjelasan
TAGS
Advokat Pengacara Lawyer Jasa Hukum Praktisi Hukum
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. KETENAGAKERJAAN
    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003