Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KONSIDERANS

Menimbang:

a.	bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.	bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c.	bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
d.	bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PENGERTIAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2.	Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

3.	Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

4.	Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.	Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6.	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

DETAIL PERATURAN

Berikut detail Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

META	KETERANGAN
Judul	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
SubJudul	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Jenis	Undang-Undang (UU)
Nomor	17
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	22 Juli 2013
Tanggal Pengundangan	22 Juli 2013
Publikasi	Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi	116
Tahun Publikasi	2013
Penjelasan	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan	5430

MODES

Fulltext List Penjelasan

PERATURAN TERKAIT

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013