BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Papua Selatan yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.        
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
»        
1. Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari:     
a. Kabupaten Merauke;     
b. Kabupaten Boven Digoel;     
c. Kabupaten Mappi; dan     
d. Kabupaten Asmat.     
2. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.     
3. Cakupan pulau di Provinsi Papua Selatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.     
Bagian Ketiga
Batas Daerah
Pasal 4
(1) Provinsi Papua Selatan mempunyai batas daerah:     
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang;     
b. sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini;     
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan     
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru.     
(2) Provinsi Papua Selatan memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi, dengan tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.     
(4) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.     
Pasal 5
»        
1. Dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
2. Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya.     
3. Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan.     
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 6
Ibu Kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.        
PERATURAN TERKAIT
  1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022
  2. PROVINSI RIAU
    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022
  3. PROVINSI JAMBI
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022
  4. PROVINSI SUMATERA BARAT
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022
  5. PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022