-
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- KONSIDERANS
- DASAR HUKUM
- DIKTUM
-
--- PILIH BAB ---
- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
- BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
- BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
- BAB V PELATIHAN KERJA
- BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA
- BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
- BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
- BAB IX HUBUNGAN KERJA
- BAB X PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
- BAB XI HUBUNGAN INDUSTRIAL
- BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
- BAB XIII PEMBINAAN
- BAB XIV PENGAWASAN
- BAB XV PENYIDIKAN
- BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
- BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
-
BATANG TUBUH
-
BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39
(1) | Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. |
(2) | Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. |
(3) | Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. |
Pasal 40
Pasal 41
(1) | Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. |
(2) | Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). |
(3) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. |
(4) | Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. |