• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 10 TAHUN 2019
        TENTANG
        PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
          b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral;
          c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republik of Indonesia And The Islamic Republik of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran;
          d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republik of Indonesia And The Islamic Republik of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters);
      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
          2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
      • B.5. DIKTUM
        • Dengan Persetujuan Bersama
          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
          dan
          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
           
          MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

         

        Disahkan di Jakarta,
        pada tanggal 1 Agustus 2019
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        JOKO WIDODO

        Diundangkan di Jakarta,
        pada tanggal 1 Agustus 2019
        MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        YASONNA H. LAOLY

        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 143