Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Berikut detail Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

META	KETERANGAN
Judul	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
SubJudul	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Jenis	Undang-Undang (UU)
Nomor	1
Tahun	2023
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	02 Januari 2023
Nama Jabatan Penetapan	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Penetapan	JOKO WIDODO
Tempat Pengundangan	Jakarta
Tanggal Pengundangan	02 Januari 2023
Nama Jabatan Pengundangan	MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan	PRATIKNO
Publikasi	Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi	1
Tahun Publikasi	2023
Penjelasan	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan	6842

BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB II
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana

Paragraf 2
Permufakatan Jahat

Pasal 13

(1)	Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.

(2)	Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

(3)	Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4)	Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(5)	Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku:

a.	menarik diri dari kesepakatan itu; atau

b.	melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.