Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Berikut detail Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

META	KETERANGAN
Judul	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
SubJudul	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Jenis	Undang-Undang (UU)
Nomor	1
Tahun	2023
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	02 Januari 2023
Nama Jabatan Penetapan	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Penetapan	JOKO WIDODO
Tempat Pengundangan	Jakarta
Tanggal Pengundangan	02 Januari 2023
Nama Jabatan Pengundangan	MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan	PRATIKNO
Publikasi	Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi	1
Tahun Publikasi	2023
Penjelasan	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan	6842

BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

a.	Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.	Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau

c.	Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Paragraf 4
Asas Nasional Aktif

Pasal 8

(1)	Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.

(4)	Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(5)	Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.