Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DETAIL PERATURAN
Berikut detail Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
| META | KETERANGAN |
|---|---|
| Judul | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 |
| SubJudul | KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA |
| Jenis | Undang-Undang (UU) |
| Nomor | 1 |
| Tahun | 2023 |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 02 Januari 2023 |
| Nama Jabatan Penetapan | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
| Nama Pejabat Penetapan | JOKO WIDODO |
| Tempat Pengundangan | Jakarta |
| Tanggal Pengundangan | 02 Januari 2023 |
| Nama Jabatan Pengundangan | MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| Nama Pejabat Pengundangan | PRATIKNO |
| Publikasi | Lembaran Negara Republik Indonesia |
| Nomor Publikasi | 1 |
| Tahun Publikasi | 2023 |
| Penjelasan | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
| Nomor Penjelasan | 6842 |
POHON PERATURAN
-
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- KONSIDERANS
- DASAR HUKUM
- DIKTUM
-
--- PILIH BUKU ---
-
BUKU KESATU ATURAN UMUM
- BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
- BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
- BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
- BAB V PENGERTIAN ISTILAH
- BAB VI ATURAN PENUTUP
- BUKU KEDUA TINDAK PIDANA
-
BUKU KESATU ATURAN UMUM
- BATANG TUBUH
-
BUKU KESATU
ATURAN UMUM
ATURAN UMUM
BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
Bagian Kedua
Menurut Tempat
Menurut Tempat
Paragraf 3
Asas Universal
Asas Universal
Pasal 6
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.
Pasal 7
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.