Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
  NOMOR 1 TAHUN 2022
  TENTANG
  HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
  - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  - KONSIDERANS
  - DASAR HUKUM
  - DIKTUM
- --- PILIH BAB ---
- BATANG TUBUH

BAB II
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pajak

Paragraf 14
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 76

(1)	Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.	pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan

b.	kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 77

(1)	Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

(2)	Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 78

(1)	Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

(2)	Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 79

(1)	Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2)	Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.

Pasal 80

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  
  Disahkan di Jakarta,
  pada tanggal 5 Januari 2022
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  ttd.
  JOKO WIDODO
  
  Diundangkan di Jakarta,
  pada tanggal 5 Januari 2022
  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
  ttd.
  YASONNA H. LAOLY
  
  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN TERKAIT

PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI

PEMASYARAKATAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH