UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

• DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
• PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

• Menimbang:

  a.	bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
  b.	bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
  c.	bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  d.	bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
  e.	bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
  f.	bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
  g.	bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
  h.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• DASAR HUKUM
• DIKTUM

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
   • Bagian Kesatu - Pajak
   • Paragraf 1 - Jenis Pajak
   • Paragraf 2 - PKB
   • Paragraf 3 - BBNKB
   • Paragraf 4 - PAB
   • Paragraf 5 - PBBKB
   • Paragraf 6 - PAP
   • Paragraf 7 - Pajak Rokok
   • Paragraf 8 - PBB-P2
   • Paragraf 9 - Bea Perolehan Hak Atas...
   • Paragraf 10 - PBJT
   • Paragraf 11 - Pajak Reklame
   • Paragraf 12 - PAT
   • Paragraf 13 - Pajak MBLB
   • Paragraf 14 - Pajak Sarang Burung Walet
   • Pasal 76

     Pasal 77

     Pasal 78

     Pasal 79

     Pasal 80
   • Paragraf 15 - Opsen
   • Paragraf 16 - Bagi Hasil Pajak Provinsi
   • Paragraf 17 - Penerimaan Pajak yang...
   • Bagian Kedua - Retribusi
   • Bagian Ketiga - Muatan Perda tentang Pajak...
   • Bagian Keempat - Pemungutan Pajak dan Retribusi
   • Bagian Kelima - Pengaturan Pajak dan...
   • Bagian Keenam - Penetapan Target...
   • Bagian Ketujuh - Kerahasiaan Data Wajib Pajak
   • Bagian Kedelapan - Insentif Pemungutan Pajak...
   • Bagian Kesembilan - Penyidikan
3. BAB III TRANSFER KE DAERAH
4. BAB IV PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
5. BAB V PEMBIAYAAN UTANG DAERAH
6. BAB VI PEMBENTUKAN DANA ABADI
7. BAB VII SINERGI PENDANAAN
8. BAB VIII SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
9. BAB IX KETENTUAN PIDANA
10. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
11. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
12. BAB XII KETENTUAN PENUTUP