Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
  NOMOR 1 TAHUN 2022
  TENTANG
  HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
  - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  - KONSIDERANS
  - DASAR HUKUM
  - DIKTUM
- --- PILIH BAB ---
- BATANG TUBUH

BAB II
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kedua
Retribusi

Paragraf 3
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 90

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 92

(1)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(2)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 93

(1)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)	Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

(3)	Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

- PENUTUP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN TERKAIT

PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI

PEMASYARAKATAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH