BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:        
a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;     
b. pengelolaan TKD;     
c. pengelolaan Belanja Daerah;     
d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan     
e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.     
PERATURAN TERKAIT
  1. PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022
  2. PELINDUNGAN DATA PRIBADI
    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
  3. PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022
  4. PEMASYARAKATAN
    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
  5. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022