-
-
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
SEPTEMBER 2019- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- KONSIDERANS
- DASAR HUKUM
- DIKTUM
-
BATANG TUBUH
-
BUKU KESATU
ATURAN UMUM
-
BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
- Bagian Kesatu Menurut Waktu
-
Bagian Kedua
Menurut Tempat
- Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial
- Paragraf 2 Asas Proteksi dan Asas Nasional Pasif
- Paragraf 3 Asas Universal
- Paragraf 4 Asas Nasional Aktif
- Paragraf 5 Pengecualian
- Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana
- Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana
-
BAB II
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
-
Bagian Kesatu
Tindak Pidana
- Paragraf 1 Umum
- Paragraf 2 Permufakatan Jahat
- Paragraf 3 Persiapan
- Paragraf 4 Percobaan
- Paragraf 5 Penyertaan
- Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana
-
Bagian Kesatu
Tindak Pidana
-
BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
-
BUKU KEDUA
TINDAK PIDANA
-
BAB I
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA
-
Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
- Paragraf 1 Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
- Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila
-
Bagian Kedua
Tindak Pidana Makar
- Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
- Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah yang Sah
-
Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara
- Paragraf 1 Pertahanan Negara
- Paragraf 2 Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
- Paragraf 3 Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
-
Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
-
BAB II
TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
- Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden
-
BAB I
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA
-
BUKU KESATU
ATURAN UMUM
-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
-