BAB VI
LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN
Pasal 73
(1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.     
(2) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus berdomisili di Indonesia.     
(3) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional.     
(4) Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi profesi:     
a. konsultan Teknologi Informasi;     
b. auditor Teknologi Informasi; dan     
c. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.     
(5) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri.     
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Menteri.     
Pasal 74
»        
(1) Sertifikat Keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam Transaksi Elektronik.     
(2) Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.     
(3) Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menggunakan Sertifikat Keandalan pada laman dan/ atau Sistem Elektronik lainnya.     
Pasal 75
»        
(1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses Sertifikasi Keandalan.     
(2) Proses Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta Sistem Elektroniknya.     
(3) Informasi yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang:     
a. memuat identitas Pelaku Usaha;     
b. memuat kebijakan dan prosedur pelindungan privasi;     
c. memuat kebijakan dan prosedur pengamanan sistem; dan     
d. memuat pernyataan jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.     
Pasal 76
(1) Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan meliputi kategori:     
a. registrasi identitas;     
b. keamanan Sistem Elektronik; dan     
c. kebijakan privasi.     
(2) Pemenuhan terhadap kategorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan level Sertifikat Keandalan.     
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan level Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.     
Pasal 77
Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan dilaksanakan oleh Menteri.        
Pasal 78
»        
(1) Untuk memperoleh pengakuan atas Lembaga Sertifikasi Keandalan dikenakan biaya administrasi.     
(2) Setiap pendapatan atas biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.     
PERATURAN TERKAIT
  1. TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING PADA KOMISI BANDING MEREK
    Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019
  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
    Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019
  3. KESEHATAN KERJA
    Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019
  4. PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA
    Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019
  5. KEAMANAN PANGAN
    Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019