BAB III
PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Agen Elektronik
Pasal 36
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau melalui Agen Elektronik.     
(2) Agen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Elektronik.     
(3) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik berlaku mutatis mutandis terhadap penyelenggara Agen Elektronik.     
(4) Agen Elektronik dapat berbentuk:     
a. visual;     
b. audio;     
c. Data Elektronik; dan     
d. bentuk lainnya.     
Pasal 37
(1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna pada Agen Elektronik yang diselenggarakannya, meliputi paling sedikit informasi mengenai:     
a. identitas penyelenggara Agen Elektronik;     
b. objek yang ditransaksikan;     
c. kelayakan atau keamanan Agen Elektronik;     
d. tata cara penggunaan perangkat;     
e. syarat kontrak;     
f. prosedur mencapai kesepakatan;     
g. jaminan privasi dan/atau pelindungan Data Pribadi; dan     
h. nomor telepon pusat pengaduan.     
(2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memuat atau menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak pengguna pada Agen Elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan karakteristik Agen Elektronik yang digunakannya.     
(3) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitas untuk:     
a. melakukan koreksi;     
b. membatalkan perintah;     
c. memberikan konfirmasi, atau rekonfirmasi;     
d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;     
e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran Kontrak Elektronik atau iklan;     
f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; dan/atau     
g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.     
(4) Penyelenggara Agen Elektronik harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.     
Pasal 38
(1) Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari 1 (satu) kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak.     
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:     
a. hak dan kewajiban;     
b. tanggung jawab;     
c. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;     
d. jangka waktu;     
e. biaya;     
f. cakupan layanan; dan     
g. pilihan hukum.     
(3) Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan untuk lebih dari 1 (satu) kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang menggunakan Agen Elektronik tersebut.     
(4) Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Sistem Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik tersebut dianggap sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik tersendiri.     
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 39
(1) Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik harus memperhatikan prinsip:     
a. kehati-hatian;     
b. pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;     
c. pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik,     
d. efektivitas dan efisiensi biaya; dan     
e. pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik.     
(3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:     
a. kerahasiaan;     
b. integritas;     
c. ketersediaan;     
d. keautentikan;     
e. otorisasi; dan     
f. kenirsangkalan.     
Pasal 40
(1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib:     
a. melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik yang melakukan Transaksi Elektronik;     
b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi terjadi pencurian data;     
c. memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak Akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik;     
d. menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;     
e. memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan pelindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki Akses terhadap data tersebut;     
f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik secara berkesinambungan; dan     
g. memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik.     
(2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh konsumen.     
PERATURAN TERKAIT
  1. TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING PADA KOMISI BANDING MEREK
    Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019
  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
    Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019
  3. KESEHATAN KERJA
    Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019
  4. PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA
    Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019
  5. KEAMANAN PANGAN
    Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019