• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 59 TAHUN 2019
        TENTANG
        PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73A ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;

      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
          2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
      • B.5. DIKTUM
        • MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

         

        Ditetapkan di Jakarta,
        pada tanggal 6 September 2019
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        JOKO WIDODO

        Diundangkan di Jakarta,
        pada tanggal 12 September 2019
        MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        YASONNA H. LAOLY

        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 160