BAB II
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Paragraf 7
Pidana Tambahan
Pasal 26
(1) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perampasan keuntungan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan.     
(2) Perampasan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tuntutan oleh penuntut umum kepada Hakim, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pihak ketiga yang beritikad baik.     
Pasal 27
(1) Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk pemulihan kembali kepada keadaan semula atau setidaknya mendekati pada keadaan semula.     
(2) Dalam melakukan pemenuhan kewajiban adat harus memperhatikan proporsionalitas :     
a. tingkat keseriusan tindak pidana;     
b. tingkat kerugian yang ditimbulkan; dan     
c. kemampuan Anak untuk memenuhi.     
Pasal 28
»        
(1) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 humf b dilakukan oleh Jaksa dengan menyerahkan Anak kepada tokoh adat setempat untuk memenuhi kewajiban adat sesuai dengan putusan pengadilan.     
(2) Penyerahan Anak kepada tokoh adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.     
PERATURAN TERKAIT
  1. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
  2. PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022
  3. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
  4. PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022
  5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022