BAB II
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Paragraf 6
Pidana Penjara
Pasal 23
(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.     
(2) Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan sampai dengan Anak berusia 18 (delapan belas) tahun.     
(3) Dalam hal Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.     
(4) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Anak dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.     
(5) Pemindahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (41 harus memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa.     
(6) Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anak tetap ditempatkan dalam LPKA sampai telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.     
Pasal 24
»        
(1) Pembinaan Anak dalam LPKA dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan.     
(2) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan:     
a. penentuan program pendidikan dan pembinaan; dan     
b. evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan Anak.     
(3) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2).     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembinaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.     
Pasal 25
»        
(1) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(2) Bapas bertanggung jawab terhadap Anak yang menjalani pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar LPKA.     
PERATURAN TERKAIT
  1. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
  2. PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022
  3. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
  4. PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022
  5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022