BAB II
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Paragraf 5
Pidana Pembinaan dalam Lembaga
Pasal 21
(1) Pidana pembinaan dalam lembaga merupakan salah satu bentuk pidana pembatasan kebebasan Anak.     
(2) Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan pengadilan.     
(3) Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan putusan pengadilan.     
(4) Penyelenggaraan pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta.     
(5) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terakreditasi oleh instansi yang berwenang.     
(6) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap ketersediaan tempat tinggal yang memadai bagi Anak serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja dengan memperhatikan aksesibilitas untuk anak disabilitas.     
(7) Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum memiliki sarana pendidikan, Menteri dapat bekerja sama dengan:     
a. lembaga pendidikan;     
b. lembaga keagamaan; atau     
c. lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak.     
(8) Ketentuan mengenai kerja sama pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.     
Pasal 22
Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        
PERATURAN TERKAIT
  1. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
  2. PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022
  3. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
  4. PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022
  5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022