Try: LISTMODE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi penerimaan dari:      
a. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;      
b. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;      
c. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;      
d. pembayaran denda tindak pidana korupsi;      
e. pembayaran denda tindak pidana pencucian uang;      
f. pembayaran biaya perkara;      
g. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;      
h. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;      
i. hasil penyetoran uang gratifikasi oleh pelapor; dan      
j. hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi.      

Dokumen: