Try: LISTMODE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi penerimaan dari:      
a. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;      
b. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;      
c. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;      
d. pembayaran denda tindak pidana korupsi;      
e. pembayaran denda tindak pidana pencucian uang;      
f. pembayaran biaya perkara;      
g. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;      
h. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;      
i. hasil penyetoran uang gratifikasi oleh pelapor; dan      
j. hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi.      
(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.      
(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.      
(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, sebesar yang ditetapkan berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.      
(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, sebesar hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang.      
(6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j, sebesar yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.      

Dokumen: