PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
b. bahwa untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional dan perkembangan hukum dalam masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894).
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894) diubah sebagai berikut:      
   
1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 32
(1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.      
(2) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja dapat berlaku sebagai Izin Tinggal terbatas sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa.      
   
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 51
(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan.      
(2) Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.      
(3) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
   
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 53
(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terpenuhi.      
(2) Batas waktu penerbitan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.      
   
4. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 71
(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengadaan blangko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.      
(2) Menteri Luar Negeri bertanggung jawab atas pengadaan blangko Paspor diplomatik dan Paspor dinas.      
(3) Pengadaan blangko Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, Paspor diplomatik, dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen negara yang memuat informasi yang bersifat rahasia dapat dilakukan melalui penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan blangko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.      
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan blangko Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.      
   
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 106
(1) Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.      
(2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam rangka bekerja untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.      
(3) Permohonan Visa tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan oleh Penjamin.      
(4) Visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat diberikan setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk.      
(5) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.      
   
6. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 142
(1) Permohonan Izin Tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.      
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:      
a. bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b meliputi:      
1. surat penjaminan dari Penjamin;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. fotokopi akta kelahiran;      
4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua;      
5. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan      
6. fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.      
b. bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf e meliputi:      
1. surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus;      
4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;      
5. fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri;      
6. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan      
7. fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia.      
c. bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf f, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin meliputi:      
1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus;      
4. fotokopi akta kelahiran;      
5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;      
6. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan      
7. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia.      
d. bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e meliputi:      
1. surat penjaminan dari Penjamin;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus; dan      
4. surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.      
e. bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf f meliputi:      
1. surat penjaminan dari Penjamin;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus;      
4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; dan      
5. fotokopi Izin Tinggal terbatas suami atau istri.      
f. bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf g meliputi:      
1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus;      
4. fotokopi akta kelahiran;      
5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;      
6. fotokopi kartu tanda penduduk ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan      
7. fotokopi kartu keluarga ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia.      
g. bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf h meliputi:      
1. surat penjaminan dari Penjamin;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus;      
4. fotokopi akta kelahiran;      
5. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;      
6. fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan      
7. fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku.      
h. bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf i meliputi:      
1. surat penjaminan dari Penjamin;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. dihapus; dan      
4. bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia.      
i. bagi wisatawan lanjut usia mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf j meliputi:      
1. surat penjaminan dari badan hukum yang berdomisili di Indonesia;      
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;      
3. surat pernyataan mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Indonesia;      
4. polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata;      
5. pernyataan secara tertulis untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli atau pembelian; dan      
6. surat pernyataan mempekerjakan tenaga kerja informal warga negara Indonesia.      
   
7. Ketentuan ayat (6) Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 228
(1) Dalam keadaan mendesak, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.      
(2) Pejabat Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.      
(3) Pejabat Imigrasi setelah menerima permintaan secara langsung dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan Pencegahan.      
(4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah Pencegahan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.      
(5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.      
(6) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berakhir demi hukum dan tidak dapat diajukan kembali.      
   
8. Di antara Pasal 253A dan Pasal 254 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 253B sehingga berbunyi sebagai berikut:      
Pasal 253B
 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pengadaan Paspor yang masih dalam proses penyelesaian, diselesaikan sampai dengan berakhirnya perjanjian Pengadaan Paspor yang sedang berjalan.      
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.      

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 September 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 11 September 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 203

Dokumen: